× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

Tambang Ilegal Masih Merajalela di Sulsel

Tambang Ilegal Masih Merajalela di Sulsel
Selasa , 1 Agustus 2017 17:47

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat kegiatan pertambangan tanpa ini di Sulsel, mencapai 312 titik pada 2016 lalu.

Kasi Bidang pengendalian dan evaluasi mineral dan batu bara, Djemi Abdullah mengungkapkan, laporan pertambangan ilegal ini terdiri dari 68 Perusahaan Tanpa Izin (Peti) dalam bentuk kelompok masyarakat, 185 kegiatan perorangan, dan 59 dari badan usaha. 

"Yang paling banyak itu, ada di daerah Wajo, Bantaeng, Sidrap, Pinrang, dan Bone," ungkap Djemi kepada Rakyatku.com, Selasa (1/8/2017).

Pemerintah melarang keras adanya perusahaan tambang ilegal, karena dapat merugikan negara dengan tidak terkena pajak.

"Selain merugikan negara dari segi keuangan, tentu ini juga dapat merugikan dari segi lingkungannya, karena usaha tersebut pasti tidak memiliki Amdal atau UKL dan UPL nya," papar Djemi.

Untuk itu, saat ini Dinas ESDM Sulsel terus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan/usaha pertambangan, yang tidak memiliki izin atau tambang ilegal. Tentunya dengan melakukan koordinasi bersama kepolisian di setiap daerah.

"Jadi, kami menurunkan tim, untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan tanpa izin. Ini juga kita koordinasikan dengan kepolisian di tingkat kabupaten," ungkapnya.

Ia menambahkan, kegiatan tambang ilegal yang kerap ditemukan yakni tambang bahan bangunan seperti pasir, sirtu, dan tanah urug.

"Mereka langsung turun ke lapangan tanpa ada izin ke pihak pemerintah. Jadi selain melakukan pengawasan, kita juga selalu siap menerima laporan dari masyarakat setempat," jelasnya.

Penulis : Nur Izzati

Editor : Al Khoriah Etiek Nugraha

Komentar