× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

Pemprov Sulsel Ambil Alih Distribusi KTP Elektronik Bagi Daerah

Pemprov Sulsel Ambil Alih Distribusi KTP Elektronik Bagi Daerah
Rabu , 16 Agustus 2017 17:17

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel Lutfi Nasir membuat diskresi, untuk meminta kepada Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang distribusi blanko e-KTP ke Provinsi.

"Untuk memudahkan dan memberi pelayanan smart tentang administrasi kependudukan kepada masyarakat, kami meminta kepada pemerintah pusat agar penyediaan blanko KTP Elektronik disiapkan oleh pemerintah provinsi," ungkapnya Kepada Rakyatku.com, Rabu (16/8/2017).

Ia menjelaskan, saat ini jika pemerintah kabupaten/kota selaku pelaksana administrasi kependudukan kehabisan blanko, maka harus meminta langsung kepada pemerintah pusat. Sehingga efektitas dan kemudahan pelayanan terhambat.

"Kalau Pemerintah Pusat ke Provinsi, kemudian kami yang mendistribusikan ke pemerintah daerah ketika ada yang kehabisan blanko. Dengan begini pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih cepat," jelasnya.

Untuk saat ini Provinsi Sulsel memiliki stok blanko KTP Elektronik sebanyak 8 outers atau 16.000 keping.

Penulis : Nur Izzati

Editor : Al Khoriah Etiek Nugraha

Komentar