× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

NA: Pengadaan Barang dan Jasa Celah Korupsi

NA: Pengadaan Barang dan Jasa Celah Korupsi
Selasa , 10 Desember 2019 10:58

RAKYATKU.COM - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah (NA) mengatakan, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu cela adanya korupsi di Indonesia. 

"Saya kira yang paling penting, adalah di pengadaan barang dan jasa, karena pengadaan barang dan jasa ini, ini celah yang paling terbuka lebar bagi korupsi," tegasnya saat menjadi narasumber pada acara KPK Mendengar, di Gedung KPK, Jakarta pusat, Senin (9/12/2019). 

NA berharap KPK bisa masuk menjaga dan menjaga proses tersebut, agar tidak menjadi cela untuk melakuka tindak pidana korupsi.

"Kami juga sudah minta Korwil, Korsubga Sulsel untuk betul-betul mendampingi pengadaan barang dan jasa, bahkan saya minta semua sudah harus ada CCTV, terus interaksi seluruh pokja-pokja tidak mudah masuk ke dalam, yang seperti ini harus betul-betul protek karena disini pengelolaan anggaran sangat penting kalau kita salah dalam penentuan ini akan fatal jadinya," lanjutnya. 

Gubernur Sulsel mengaku masih ada cara bagaimana menghindari terjadinya korupsi dengan tidak menyusun program-program yang nilainya kecil-kecil, sebab hal tersebut bisa menjadi cela bagi pelaku korupsi untuk beraksi. 

"Satu-satunya bagaimana program-program prioritas itu harus menjadi perhatian kita, dengan menghindari program-program yang kecil-kecil itu, karena yang kecil-kecil ini sangat rawan masuk ke rana korupsi," kata Mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini. 

Ia berharap besar dengan adanya Korsubgah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) semua program untuk masyarakat Sulsel, bisa dibangun dengan baik serta bisa dinikmati dengan baik. 

"Kita sangat berharap hadirnya KPK, semua program program yang kita buat itu betul-betul bisa dimanfaatkan dalam jangka lama oleh masyarakat, iya seperti jalan jangan kita aspal hari ini kemudian terbongkar lagi kan sayang," beber Bupati Bantaeng 2008-2018 ini. 

Selain itu, Prof NA menyampaikan juga kepada seluruh hadirin, Sulsel saat ini sudah memiliki inovasi yang sangat luar biasa dalam mengawal soal pertanahan. 

"Saya ingin menyampaikan dulu soal pertanahan itu selalu menjadi hambatan dalam birokrasi, Alhamdulillah BPN Sulawesi Selatan luar biasa inovasinya, bahkan bailik nama itu dua hari sudah selesai, tidak perlu lagi menunggu bertahun-tahun," pungkasnya.

Penulis :

Editor : Al Khoriah Etiek Nugraha

Komentar