× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

Munas APPSI VI Dihadiri Nurdin Abdullah, Wapres Ma'ruf Paparkan Persoalan Kesehatan 

Munas APPSI VI Dihadiri Nurdin Abdullah, Wapres Ma'ruf Paparkan Persoalan Kesehatan 
Selasa , 26 November 2019 11:02

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah (NA) menghadiri rapat Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) VI di Hotel Borobudur, Senin (25/11/2019). 

Dalam kesmepatan itu, Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin, di antaranya masalah stunting atau kondisi gizi buruk pada anak, penyakit tidak menular, angka kematian ibu-anak serta masalah imunisasi. Selain itu, masalah keberlanjutan sekolah antar jenjang pendidikan bagi keluarga miskin.

Ia menyebutkan, rata-rata prevalensi kasus stunting di Indonesia masih tinggi, walapun angkanya terus mengalami penurunan. Kasus stunting pada 2019 sebesar 27,67 persen atau turun dari 30,8 persen pada tahun 2018. 

"Angka prevalensi stunting saat ini masih tinggi karena hampir satu dari tiga anak balita mengalami stunting, untuk itu pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi di bawah 20 persen pada tahun 2024," kata Ma'ruf.

Upaya penurunan kemiskinan dan stunting, adalah masalah multidimensi yang penanganannya harus dilakukan secara multisektor oleh seluruh elemen mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memastikan anggaran dan program dapat konvergen sampai tingkat desa. 

Wapres menyebutkan, lemahnya koordinasi menyebabkan tidak seluruh program dan intervensi pencegahan stunting dapat diterima secara lengkap sampai tingkat desa.

Padahal, menurutnya, selama ini ketersediaan anggaran cukup besar untuk program dan kegiatan pencegahan stunting yang tersebar melalui APBN, APBD provinsi APBD kabupaten/Kota dan Alokasi Khusus maupun Dana Desa.

Selain persoalan stunting, dalam kurun waktu 15 tahun telah terjadi transisi epidemiologi penyakit tidak menular seperti jantung dan gagal ginjal meningkat menjadi lebih 57 persen yang sebelumnya hanya berada pada kisaran 37 persen.

Terkait persoalan transisi epidemiologi, Ma'aruf menekankan perlun menjadi perhatian besar. "Karena selain menjadi beban utama pembiayaan kesehatan dalam program JKN, penyakit tidak menular ini justru disebabkan oleh perilaku hidup yang tidak sehat yang sebetulnya dapat dicegah. Seperti pada makan makanan tidak seimbang, kurang olahraga dan merokok.

Wapres juga memaparkan, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Indonesia masih berkisar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang berkisar pada 40-60 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) kurang 1 (satu) tahun di Indonesia juga masih tinggi yaitu 24 per 1.000 kelahiran. Angka ini jauh di atas angka Malaysia yang berkisar 6,7 per 1.000 kelahiran dan di Thailand 7,8 per 1.000. kelahiran. Itu artinya baik AKI dan AKB harus ditekan. 

Untuk persoalan keberlanjutan sekolah antara jenjang pendidikan juga masih menjadi masalah yang harus diselesaikan, terutama di keluarga miskin.

"Terutama dari keluarga miskin, lulusan SD dan sederajat, dari kelaurga miskin hanya 60 persen yang melanjutkan pendidikan ke SMP/Sederajat," paparnya.

Sedangkan lulusan SMP hanya 30 persen yang melanjutkan ke tingkat SMA/Sederajat. Dan hanya 3-4 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Sementara itu, terkait stunting, juga menjadi perhatian serius Gubernur Sulsel dan juga menjadi program pemerintah Sulsel di bidang kesehatan. Terutama pada upaya pencegahan.

"Bahwa stunting bukan memberantas, tetapi bagaimana kita mencegah dengan program kesehatan, kita mendorong, 1.000  hari kelahiran pertama," kata Nurdin Abdullah.

Upaya pencegahan ini juga, didukung oleh status Sulsel sebagai penyangga pangan nasional, terpenuhinya gizi melalui pangan dapat diupayakan.

Agar program ini berjalan dengan baik, untuk itu, Ia meminta Dinas Kesehatan Sulsel untuk terus berkoordinasi, dengan para pimpinan daerah khususnya dinas kesehatan kabupaten/kota.  Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan generasi unggul Indonesia.

"Seluruh elemen pemerintahan sampai tingkat desa untuk betul-betul menjaga kesehatan anak dan mencegah terjadinya stunting," pungkasnya.

Penulis : Fathul Khair

Editor : Al Khoriah Etiek Nugraha

Komentar