× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

Maksimalkan Layanan, Andi Hasdullah Ingin Delapan Area Perubahan Terlaksana

Maksimalkan Layanan, Andi Hasdullah Ingin Delapan Area Perubahan Terlaksana
Selasa , 18 Juni 2019 11:39

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Sulsel, Andi HAsdullah menegaskan, pihaknya ingin delapan area perubahan birokrasi ini bisa terlaksana dan terealisasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Hal ini diungkapkan Andi Hasdullah menyusul menjawab kebutuhan masyarakat terkait pelayanan maksimal dan cepat.

Delapan area perubahan tersebut mencakup mengubah sistem pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Selanjutnya melakukan penguatan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai kebutuhan.

Selain itu juga delapan perubahan itu juga yakni melakukan penataan peraturan perundangan-undangan dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Tak kalah penting meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.

“Begitu juga melakukan tata laksana meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. Melakukan penguatan pengawasan dengan mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN,” jelas Andi Hasdullah saat memimpin rapat evaluasi kinerja, di ruang kerjanya, Selasa (18/6/2019).

ASN juga dituntut melakukan penguatan akuntabilitas kinerja dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik, memberikan pelayanan lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih berkualitas.

Penulis : Yuniastika Datu

Editor : Al Khoriah Etiek Nugraha

Komentar