× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

Keterbukaan Informasi Publik, KI Sulsel Lakukan Pemeringkatan Kabupaten dan Kota

Keterbukaan Informasi Publik, KI Sulsel Lakukan Pemeringkatan Kabupaten dan Kota
Senin , 15 Oktober 2018 17:51

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kepala Sekretariat Komisi Informasi Sulsel, Badaruddin mengungkapkan, setiap tahun pihaknya melaksanakan pemeringkatan dan penilaian kepada kabupaten/kota.

Pemeringkatan tersebut, terkait kinerja dan keaktifan pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Ia menjelaskan, setiap tahun KI Provinsi melakukan penilaian. Dimana kegiatan monev dimulai pada minggu kedua untuk pendistribusian SAQ ( Self Assesment Questionaire), atau lebih dikenal dengan Penilaian Mandiri Kemudian Badan Publik/PPID diharapkan mengembalikan SAQ paling lambat minggu kedua bulan November.  

"Dan pada saat minggu ketiga, Tim Penilai melalukan verifikasi SAQ yang nantinya menghasilkan 10 besar yang akan ikut Presentasi di Komisi Informasi," ujar Badaruddin.

Ia menambahkan, kegiatan monev tersebut akan ditutup dengan malam penganugrahan Pemeringkatan badan Publik Pada bulan Desember," jelasnya.

Penulis :

Editor : Al Khoriah Etiek Nugraha

Komentar