× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

Kepala DPPPA Sulsel: Kesenjangan Gender Masih Terus Terjadi

Kepala DPPPA Sulsel: Kesenjangan Gender Masih Terus Terjadi
Rabu , 6 Juni 2018 15:47

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sulsel menggelar kegiatan Penguatan Peran dan Penguatan Driver Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), di Hotel Clarion, 5-7 Juni 2018.

Dalam sambutannya, Kepala DPPPA Sulsel, Andi Murlina mengungkapkan, pemerintah Indonesia secara aktif telah menerapkan kebijakan dan undang-undang terkait kesetaraan gender.

"Namun, hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap sumberdaya, dan manfaat pembangunan yang didapatkan oleh penduduk Indonesia di berbagai bidang pembangunan, yaitu bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum," katanya.

Ia menambahkan, sehingga pembentukan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG) yang beranggota empat OPD driver terlebih dahulu wajib dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.

Hal itu seperti yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 67 tahun 2011. Namun kenyataannya sebagian besar kabupaten/kota belum membentuk Tim Teknis ARG. 

"Oleh karena itu, melalui kesempatan pertemuan ini diharapkan kabupaten/kota segera membentuk dan mengaktifkan Tim Teknis ARG, serta menindaklanjuti dengan menyusun mekanisme kerja OPD driver dalam mengawal pelaksanaan PPRG," ungkapnya.

Diketahui, kegiatan ini menghadirkan pemateri dari KPPPA RI, dan dihadiri oleh 32 peserta dari Bappeda Provinsi Sulsel, Inspektorat Provinsi Sulsel, dan BPKD Provinsi Sulsel.

Penulis : Nur Izzati

Editor : Al Khoriah Etiek Nugraha

Komentar