× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

Gubernur Terima P3D dari 24 Kabupaten

Gubernur Terima P3D dari 24 Kabupaten
Rabu , 30 Maret 2016 11:37

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menerima Personil Pendanaan, Prasarana, dan Dokumen (P3D) bidang pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dari 24 Pemerintah Kabupaten/Kota di Hotel Said, Rabu (30/3/2016).

Dalam sambutannya, Syahrul mengatakan, meskipun telah dialihkan pengelolaan Pendidikan tingkat SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi, Bupati tidak boleh lepas tangan begitu saja.

"Jangan mentang-mentang dialihkan baru bupati tidak mengurusi SMA. Ada agenda aksi yang harus disesuaikan," ujarnya.

Dengan adanya serah terima P3D ini, maka peraturan dan kewenangan kelola SMA tidak lagi mengambang. Namun, masih banyak hal yang perlu dibicarakan bersama mengenai pengalihan tersebut.

"Sekarang sudah jelas kewenangan ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Tetapi Bupati jangan lepas tangan terhadap SMA/SMK ini," kata  Syahrul.

Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), Diah Indrajati mengatakan, pengarahan P3D di Sulsel ini merupakan yang pertama di Indonesia, setelah penerapan PP mengenai pengalihan kelola SMA/SMK.

"Saya mengapresiasi. Ini pertama kali pelaksanaan serah terima P3D berdasarkan UU 23 tahun 2014. Ini merupakan langkah awal yang baik," ujarnya.

Berdasarkan peraturan pengalihan kelola SMA/SMK, paling lambat penyerahan P3D pada 2 Oktober 2016. Hal itu dikarenakan harus tercantum pada penganggaran RKPD 2017.

Ia berharap dengan penyerahan P3D ini, tidak ada lagi ada tumpang tindih pembagian kewenangan. Pengalihan ini, menurutnya dibagi berdasarkan subtansi yang tegas dan jelas. Olehnya itu, pemangku kepentingan segera menindak lanjuti segala yang diamanahkan dalam UU No 23.

Setelah penyerahan ini, ada beberapa hal yang mesti segera ditindaklanjuti Pemprov diantaranya,  konsolidasi dan kordinasi internal dalam menyatukan pemahaman urusan pemerintahan.

"Pengalihan personil segera diselesaikan baik itu terkait staf dan PNS kabupaten menjadi pegawai provinsi maupun permasalahan aset," jelasnya.

Pemprov juga harus menyusun dan menetapkan anggaran umum berdasarkan hasil investasi dan pemetaan anggaran secara konferehensif dengan memerhatikan subtansi penyelenggara pendidikan. (Al Khoriah/wiwi)

Penulis :

Editor :

Komentar