× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

ESDM Sulsel Kerahkan Tim Khusus Awasi Perusahaan Tanpa Izin

ESDM Sulsel Kerahkan Tim Khusus Awasi Perusahaan Tanpa Izin
Selasa , 1 Agustus 2017 15:11

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kasi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Mineral dan Batu Bara, Djemi Abdullah mengatakan, sepanjang tahun 2016 terdapat kegiatan pertambangan tanpa izin di 312 titik di wilayah Sulsel.

"Laporan itu, terdiri dari 68 Peti (Perusahaan tanpa izin) dalam bentuk kelompok masyarakat, 185 kegiatan perorangan, dan 59 dari badan usaha. Dan yang paling banyak itu, di daerah Wajo, Bantaeng, Sidrap, Pinrang, Bone," terangnya pada Rakyatku.com, Selasa (1/8/2017).

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah melarang keras adanya perusahaan tambang ilegal. Sebab, menurut Djemi, penambangan ilegal dapat merugikan keuangan negara karena terbebas dari pajak.

"Selain merugikan negara dari segi keuangan, tentu ini juga dapat merugikan negara dari segi lingkungannya, karena usaha tersebut pasti tidak memiliki Amdal atau UKL dan UPL nya," papar Djemi.

Ia mengaku, saat ini, pihaknya tengah menurunkan tim pengawas pengendalian dan evaluasi penambangan tanpa izin ke daerah-daerah yang dianggap rawan kegiatan pertambangan dan ilegal.

"Uji peti 2017 ini sementara tengah dilakukan di semua titik-titik, oleh tim khusus dari ESDM," pungkasnya.
 

Penulis : Nur Izzati

Editor : Al Khoriah Etiek Nugraha

Komentar