× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

DPPPA Sulsel Minta Pemkot Palopo Maksimalkan Koordinasi Organisasi

DPPPA Sulsel Minta Pemkot Palopo Maksimalkan Koordinasi Organisasi
Rabu , 15 Februari 2017 19:32

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Setelah perubahan Organisasi Perangkat Daerah melalui PP Nomor 18 tahun 2016, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Palopo, tidak lagi dilaksanakan oleh Badan PP dan KB. Akan tetapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Konsekuensi dari perubahan ini adalah tanggung jawab pelaksanaan otonomi pembangunan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara teknis dilakukan oleh DPPPA. 

Untuk itu, DPPPA Sulsel terus berkoordinasi bersama Pemerintah Kota Palopo dalam peningkatan pemahaman atas tugas, tujuan, sasaran, dan target kinerja,  yang menjadi poin penting dalam pencapaian kinerja pembangunan.

Kepala Dinas PPPA Sulsel, Andi Murlina memberikan penekanan pentingnya pembinaan organisasi ataupun lembaga perempuan, untuk berkontribusi dalam perwujudan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan.

"Baik itu dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial budaya, dan ekonomi, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan trafiking," ujar Murlina saat melakukan kunjungan di Kota Palopo, Rabu (15/2/2017).

Sementara itu, Kepala Bidang Data dan Informasi DPPPA Sulsel, Suciati menjelaskan beberapa layanan utama yang harus dilakukan oleh Kota Palopo. Sesuai dengan batasan kewenangan pemerintah kota, untuk menjawab isu strategis perempuan dan anak.

Selain upaya pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan melalui berbagai strategi, pemerintah daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal tersebut untuk mewujudkan anak yang berkualitas di era global ini.

"Beragamnya isu perempuan dan anak di kota Palopo, juga dituntut komitmen yang tinggi dari pemerintah kota. Untuk memaksimalkan layanan P2TP2A sebagai pusat informasi, layanan, dan pemberdayaan. serta perwujudan Palopo menuju Kota Layak Anak," kata Suci. 
 

Penulis : Al Khoriah

Editor : Jumardin Akas

Komentar