× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

Disdukcapil PPKB Sulsel Terkendala Validasi Data Penduduk

Disdukcapil PPKB Sulsel Terkendala Validasi Data Penduduk
Jumat , 14 April 2017 14:22

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdukcapil PPKB) Sulsel, masih terkendala dalam melakukan validasi data penduduk di Sulsel baik tahun 2016 maupun semester pertama di tahun 2017 ini.

Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdukcapil PPKB) Sulsel, Lutfi Nasir mengatakan pihaknya belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugas melakukan validasi data penduduk ini, karena terkendala server dan Administrator Data Base (ADB) yang hingga kini masih melekat di Biro Pemerintahan Umum.

Ia mengaku pihaknya sudah bermohon ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk penempatan ADB ke instansinya. 

Dia mengatakan, walaupun servernya sudah diserahterimakan ke Disdukcapil, jika tidak disertai ADB maka terbilang percuma. Pasalnya, ADB yang saat ini masih tercatat sebagai pegawai di Biro PUM merupakan satu-satunya pegawai Pemprov yang memiliki akses khusus serta mampu mengoperasikan server khusus tersebut.

"Untuk menjadi operator atau teknisinya, itu tidak sembarang orang. Karena butuh keahlian khusus. Karena aplikasi pada server ini terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Pegawai tersebut setidaknya butuh pelatihan di Jakarta selama empat bulan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memiliki integritas. Kalau kami mau melatih orang baru, akan memakan cukup banyak waktu," jelas Lutfi.

Sekali lagi ia menegaskan bahwa pegawai penanggung jawab server tersebut, tak boleh asal-asalan. Karena server kependudukan merupakan dokumen yang sangat rahasia dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Bahkan untuk penggunaan datanya harus melalui MoU yang diketahui pihak Kemendagri. 

Untuk ADB ini setidaknya ada dua pegawai yang dibutuhkan, satu untuk admin software dan satunya lagi untuk hardware. Ini belum termasuk SDM cadangan, karena itu Disdukcapil PPKB berharap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa memperhatikan kebutuhan SDM tersebut.

"Kami sudah mengajukan di BKD sejak dua bulan yang lalu. Tapi sampai sekarang masih berproses. Kami berharap ini bisa menjadi perhatian, karena ini data kependudukan ini sangat penting," jelasnya.

Server data kependudukan ini merupakan markas data kependudukan tingkat provinsi. Yakni yang mencatat semua data penduduk per kabupaten/kota yang telah di verifikasi oleh pemerintah pusat. Selain mencatat pergerakan jumlah penduduk, di dalam server ini juga mencatat terkait peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Adapun Data terakhir yang dimiliki oleh Disdukcapil PPKB Sulsel adalah data tahun 2015 dengan jumlah penduduk mencapai 9,2 juta lebih dan yang wajib KTP mencapai 8,2 juta. 

Penulis : Al Khoriah Etiek Nugraha

Editor : Adil Patawai

Komentar