× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

Begini Perkembangan Proyek Kereta Api Trans Sulawesi

Begini Perkembangan Proyek Kereta Api Trans Sulawesi
Senin , 8 Agustus 2016 15:56

RAKYATKU.COM, MAKASAR - Kepala Biro Pemerintahan Umum Sulsel, Hasan Basri Ambarala mengatakan, jika pembebasan lahan proyek Kereta Api Trans Sulawesi saat ini sudah mencapai tahapan pelaksanaan. Meski sebelumnya terdengar isu perampungan KA sulit tercapai.

Hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran yang turun pada proyek KA dengan usulan anggaran Rp1,3 triliun pada tahun 2016, namun pemerintah pusat hanya menurunkan anggaran Rp250 miliar.

Hasan menjelaskan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare sudah mendapat penugasan dari Kanwil BPN Provinsi Sulsel, dan panitia pengadaan tanah telah membentuk Satgas A dan Satgas B yang bertugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan mempertimbangkan skala, jenis dan kondisi geografis dari lokasi pembangunan rel kereta api.

"Adapun proses yang sedang berlangsung di BPN yaitu finalisasi dan pencocokan data yuridis dengan hasil pengukuran seluruh bidang tanah, karena hingga saat ini masih terdapat bidang tanah yang belum ditemukan pemiliknya," ujarnya kepada Rakyatku.com, Senin (8/8/2016).

Sesuai hasil koordinasi tersebut, lanjut Hasan, kegiatan pengukuran bidang tanah telah dilakukan secara keseluruhan sepanjang 11 km. Dan saat ini BPN bersama dengan Pemkot Parepare sementara melakukan identifikasi kepemilikan lahan yang akan dibebaskan.

"Jadi pada intinya pembebasan lahan kereta api di Parepare masih terus berjalan hingga saat ini dan pemerintah provinsi tetap mendorong percepatan pembebasan lahan," pungkasnya.

Penulis : Dahrul Mahfud

Editor : Adil Patawai

Komentar