× Badan Pendapatan Daerah Biro Bina Hukum Dan HAM Biro Bina Kesejahteraan Biro Bina Mental Dan Spiritual Biro Bina Napza Dan Hiv-Aids Biro Bina Pembangunan Biro Bina Perekonomian Biro Humas Dan Protokol Biro Kerjasama Biro Organisasi Dan Kepegawaian Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Daerah Biro Pengelolaan Asset Daerah Biro Umum Dan Perlengkapan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian P Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tanaman Pangan & Hor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandia Dinas Koperasi Dan UMKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pin Dinas Pendidikan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Cipta Karya & Tat Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dinas Perkebunan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertahanan Dinas Peternakan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Inspektorat Provinsi Kantor Penghubung Provinsi Sulsel Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kepegawaian Daerah Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketahanan Pangan Daerah Koordinasi Penyuluh Lintas Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Sekretariat DP Korpri Sekretariat DPRD Sekretariat KPID

75 Persen Daerah di Sulsel telah Bentuk PPID

75 Persen Daerah di Sulsel telah Bentuk PPID
Rabu , 24 Oktober 2018 17:42

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) SP Provinsi Sulsel, Andi Hasdullah mengungkapkan, di Sulsel, sekitar 75 persen kabupaten/kota yang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Sisanya, sekitar 25 persen masih dalam proses. Mungkin masih proses perekrutan," ungkap Andi Hasdullah pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) PPID Kemendagri di Hotel Gammara, Rabu (24/10/2018).

Dia melanjutkan, di Sulsel, layanan informasi dan dokumentasi sudah by sistem yang melayani publik dalam bentuk portal.

Sehingga, jika ada permintaan informasi lewat PPID, tinggal disambungkan dengan organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pemerintah daerah yang diinginkan. 

Lewat PPID utama, dalam hal ini Kepala Dinas Kominfo SP Sulsel selaku ex officio akan menghubungkan dengan PPID pembantu yang ingin dimintai informasinya.

"Terkhusus kepada pihak yang membutuhkan data secara langsung itu juga kita buatkan layanan," jelasnya.

Keterbukaan informasi, kata Hasdullah, harus diawali dari suatu niat dan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka dan transparan.

"Kalau sudah ada niatnya, kalau sudah ada komitmen, bisa segera kita proses, segera disahkan keberadaannya , kemudian diberi pemahaman tentang bagaimana tatacara pelayanan," pungkasnya.

Penulis :

Editor : Al Khoriah Etiek Nugraha

Komentar